ASWAJADEWATA.COM – Sejarah dunia telah mencatat bahwa korupsi telah menjadi bagian dari perkembangan peradaban manusia sejak ribuan tahun silam.
Tercatat melalui buku Babilonian Constitution yang diterjemahkan oleh G.R Drdriver J.C. Miles menyebutkan bahwa korupsi telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak tahun 1200 SM pada masa kekuasaan Hammurabi dari Babilonia yang mengancam setiap tindakan korupsi di kerajaan yang baru dipimpinnya dengan hukuman mati.
Pada zaman itu Korupsi sudah dipandang sebagai tindakan amoral dan pelakunya harus mendapatkan ganjaran sangat berat bahkan hukuman mati. Hukum moral, bagi masyarakat kuno ini sangat dipatuhi. Di samping memiliki daya paksa (represif), hukum moral juga dipandang sebagai representasi keterlibatan Tuhan dalam persoalan sosial tertentu, karena itu pelakunya tidak bisa diampuni.
Persoalan korupsi yang banyak muncul di dunia selalu bermula dari lingkaran kekuasaan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku tindak korupsi kebanyakan melakukannya bukan atas dasar kebutuhan materi yang mendesak, melainkan adanya peluang yang tercipta dari sebuah sistem tata kelola pemerintah dan pelaku politik. Ditambah tingkat moralitas yang rendah sehingga menjadi kebiasaan dan dianggap menjadi budaya dalam dunia birokrasi, khususnya di negara-negara berkembang.
Banyaknya pejabat publik dan tokoh-tokoh partai di negeri ini yang terjerembab dalam lubang korupsi telah membuktikan bahwa Indonesia selain darurat Narkoba juga dalam kondisi darurat korupsi.
Minggu lalu yang terbaru adalah ditangkapnya ketua umum PPP Romahurmuzy dalam OTT di Sidoarjo oleh KPK dengan dugaan terlibat praktek suap penempatan jabatan di Kemenag.
Terlepas dari oknum maupun institusi yang diduga terlibat dan sedang diperiksa oleh KPK, terlihat bahwa korupsi membawa dampak hebat dalam sendi-sendi bernegara sebuah bangsa. Tidak hanya pada aspek ekonomi, namun juga aspek sosial dan politik, terlebih lagi bulan depan akan ada perhelatan demokrasi akbar yaitu Pilpres di Indonesia.
Peta perpolitikan dalam negeri pun sedikit terguncang dengan kejadian tersebut, dimana PPP sebagai salah satu partai koalisi pendukung Petahana harus mengalami musibah ini dan dituntut untuk mengambil langkah cepat agar dapat tetap bersaing dalam pemilihan calon legislatif mendatang.
Sebuah kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh banyak pihak ini terus menerus berulang dan disaksikan oleh masyarakat luas. Dapat saja dijadikan pelajaran dan contoh buruk untuk segera meninggalkan jauh-jauh praktek korupsi, dan merumuskan perbaikan sistem pencegahan dini tindak korupsi pada lingkaran politik dan birokrasi pemerintah yang lebih efektif.
Bagaimana akutnya virus korupsi di masyarakat saat ini memang membutuhkan komitmen dan kerjasama antara seluruh komponen bangsa untuk untuk mengambil langkah perlawanan, dengan sesegera mungkin membangun budaya anti korupsi sejak dini di generasi millenial melalui pendidikan mental & karakter di sekolah maupun dalam keluarga.
Langkah dasar ke arah perbaikan telah diletakkan oleh pemerintah saat ini dengan gerakan Revolusi Mental yang dimulai dari para ASN pada pos-pos pelayanan publik, dan kini sedikit-sedikit mulai terlihat dampak positifnya. Hendaknya hal ini dibarengi pula dengan gerakan yang sama pada pelaku dunia politik praktis agar tidak menjadi kontra produktif atau bahkan menghambatnya.
(dad)
