ASWAJADEWATA.COM
Musim liburan lebaran bagi pondok pesantren telah habis. Akan tetapi penyebaran corona masih tinggi. Lebih tepatnya, pemerintah Indonesia gagal mengendalikan laju penyebaran covid-19 ini. Malahan jika ditengok kurva penyebarannya, trennya cenderung meningkat. Jawa Timur sebagai provonsi yang tiap jengkal ada pondoknya, justru menjadi pusat penyebaran terbanyak akhir-akhir ini.
Langkah apa yang harus diambil oleh pesantren?
Sebagian pesantren, seperti Mambaus Sholihin Suci Gresik dengan jumlah santri sekitar 7 ribu, memilih memperpanjang liburan hingga waktu yang belun ditentukan. Beberapa pesantren besar lain mengambil langkah serupa. Berkumpulnya ribuan santri dalam satu lokasi, bisa memicu penyebaran virus. Apalagi, menerapkan physical distancing di dalam pesantren hampir mustahil.
Lembaga Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, mengeluarkan edaran protokol penyelenggaraan pendidikan untuk masuk pesantren. Isinya antara lain imbauan yang harus dilakukan yayasan untuk menerima kambali santri yang hendak kembali ke pesantren, misalnya kewajiban rapid test, larangan santri datang menggunakan kendaraan umum, pengadaan fasilitas kesehatan, dlsb.
Di antara kelemahannya dalam protokol itu adalah, kebanyakan berbiaya besar dan tidak mampu dijangkau sendiri oleh pesantren. Tiga hal di atas itu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan, menurutku, sebagian besar pesantren tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukannya.
Lalu apa cara yang bisa ditempuh? Antara lain bekerja sama dengan pemerintah yang memiliki anggaran dan fasilitas untuk melakukannya. Atau bisa juga menggandek pihak swasta yang bisa membantu.
Namun karena jumlah pesantren yang sangat banyak, maka diperlukan urun rembuk semua orang di kalangan NU, terutama yang memiliki kuasa atas penyelenggaraan negara. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin beserta staffnya, Stafsus Milenian Aminuddin Ma’ruf yang diberi tugas tentang pesantren, para menteri alumni pesantren, anggota DPR/DPD alumni pesantren, dan yang lain harus turun tangan bersama PBNU untuk membantu pesantren.
Sebab, jika penerapan protokol masuk pesantren gagal diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan masalah lebih besar. Atau opsi lain, pesantren tetap libur hingga pemerintah bisa mengendalikan corona, yang entah kapan.
Oleh: Rozali Ahmad
