ASWAJADEWATA.COM | DENPASAR – Massa yang menamakan diri Aliansi Bhinneka Sakti menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bali Senin siang (23/9).
Aksi damai yang digelar di sekitar Kantor Gubernur Provinsi Bali ini dilakukan untuk mendukung rencana revisi undang-undang (RUU) KPK.
Pada aksi ini mereka diterima langsung oleh empat perwakilan dari anggota Provinsi Bali guna didengarkan aspirasinya di gedung wantilan DPRD Provinsi Bali.
Juru Bicara yang ditunjuk sebagai perwakilan Aliansi ini adalah Rico Ardika Pandjaitan. Dalam Aksi ini Rico mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan pihaknya ini guna untuk mendukung penguatan di tubuh KPK.
“Kami menegaskan bahwa kami mendukung KPK diperkuat. Kami minta teman-teman yang menentang jangan menggiring opini. Seolah kami ini mendukung revisi karena mendukung koruptor,” katanya.
Dijelasakannya, bahwa keseluruhan undang-undang yang lama ini pada dasarnya menguatkan. Namun, cendrung disalahgunakan oleh KPK.
Menurut Rico, seperti kasus terdahulu dimana Antasari yang saat itu meminta anggota KPK menyadap Nasrudin sebelum akhirnya Nasrudin ditetapkan sebagai tersangka.
“Penyadapan itu, dilakukan atas dasar kepentingan pribadi dari Antasari terhadap Nasrudin”, ungkapnya.
“Kalau kita masyarakat umum contohnya kepolisian ataupun Kejaksaan itu meminta kepada pengadilan. Sementara dalam hal penyadapan oleh KPK tidak perlu meminta pada pengadilan. Nah dibentuknya dewan pengawas itu sendiri kan lebih baik, jadi lebih meringankan,” tambah Rico.
Selain itu Rico juga menyampaikan beberapa petisi tertulis berisi beberapa poin argumentasi yang mendasari Aksi dukungan kepada KPK yang turut ditandatangani para Anggota Dewan yang menemui mereka.
Seperti biasanya dalam sebuah aksi bersama, mereka membawa sejumlah poster dan spanduk lengkap dengan ikat kepala bertulis ‘mendukung revisi undang-undang KPK’.
Tak ketinggalan pula sejumlah ibu-ibu yang mengaku dirinya sebagai barisan emak-emak pendukung Jokowi garis keras juga ikut dalam aksi ini. (Dad)
