ASWAJADEWATA.COM Belum lalu publik dibuat terkejut dengan hasil Munas Alim Ulama NU di Citalongko, Banjar, Jawa Barat yang menghasilkan rumusan tentang status non muslim dalam konteks Negara bangsa kemudian disepakati adalah warga Negara (muwathin) dalam pandangan kitab-kitab fikih, bukan dengan parameter aqidah.
Perlu diketahui bahwa bahtsul masa’il merupakan forum yang membahas persoalan berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik atau kitab kuning yang mu’tabar. Sedangkan Munas Alim Ulama adalah wujud pelaksanaan salah satu amanat Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur. Sebelum Munas berlangsung, PBNU mentradisikan kegiatan Pra Munas NU, seperti beberapa kali kegiatan Bahtsul Masail yang diadakan di Gedung PBNU, Jakarta Pusat atau di tempat lainnya.
Kemudian Rais Syuriyah PBNU KH. Ahmad Ishomuddin mengungkapkan bahwa sruktur Kepanitiaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU tersebut ditetapkan berdasarkan SK dari PBNU, beliau juga mendapat SK (Surat Keputusan) sebagai Ketua Koordinator Komisi Bahtsul Masail NU yang membawahi tiga Sub Komisi BM-NU, yaitu Komisi BM Waqi’iyyah, BM Maudlu’iyyah, dan BM Qanuniyyah.
Beliau menganggap bahwa Bahtsul Masail adalah “ruh NU”. Musyawarah Nasional Alim Ulama NU terlihat hidup dinamis karena adanya Bahtsul Masail tersebut. Pelaksanaan kegiatan Bahtsul Masail NU juga adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan (diniyyah) dan tanggung jawab kebangsaan/nasionalisme (wathaniyyah) yang diamanatkan kepada para pengurus NU. Terang Kiai termuda dalam jajaran Syuriyah PBNU
Dalam sambutannya beliau menyampaikan tentang Pra Munas NU di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah, Teluk Naga, Tangerang, Banten, antara lain bahwa tradisi BM-NU harus dirawat dan terus diadakan karena di dalamnya tercakup tiga manfaat, yaitu sebagai (1) kegiatan ilmiah di kalangan para kyai NU, (2) penguat jalinan silaturahmi para santri, kyai, dan warga NU, dan (3) konsolidasi para pengurus NU. Pungkas beliau.
(Syahrial A)
