Friday 23rd October 2020,

Seberapa Pentingkah Pengesahan UU Cipta Kerja di Masa Pandemi?

Seberapa Pentingkah Pengesahan UU Cipta Kerja di Masa Pandemi?
Share it

ASWAJADEWATA.COM | 

Oleh: Dadie W. Prasetyoadi

Aksi unjuk rasa yang dilakukan Serikat Buruh dan Organisasi Mahasiswa (menurut klaim mereka) telah berlangsung tiga hari pada Kamis (8/10). Mereka menuntut dibatalkannya UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI karena dinilai lebih banyak mengedepankan kepentingan pemilik modal dan investor daripada buruh serta petani.

Elemen masyarakat dan ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah telah sejak awal disosialisasikannya RUU Cipta Kerja atau dikenal juga dengan Omnibus Law ini secara terbuka menyampaikan keberatan bersamaan dengan permintaan penundaan pelaksanaan Pilkada. Dengan pertimbangan bahwa saat ini kita masih sedang fokus melawan pandemi Covid-19 yang belum kunjung teratasi secara nasional. Malah cenderung meningkat dipertengahan semester tahun 2020.

NU bahkan melalui Konferensi Besar (Konbes) pada bulan September 2020  yang digelar secara virtual memutuskan untuk menunda hajatan akbar mereka yaitu Muktamar yang sedianya dilangsungkan pada tahun 2020. Selain dinilai tidak efektif, NU tidak ingin ajang Muktamar tersebut menimbulkan klaster penularan Covid-19 karena banyaknya massa yang datang menghadiri.

Sebagai Jam’iyah yang identik dengan kerumunan massa dalam setiap kegiatannya, baik dakwah maupun keorganisasian, NU telah mengambil langkah-langkah melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai jalan alternatif sehingga roda organisasi tetap dapat berjalan walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Langkah tersebut diambil sebagai wujud nyata NU untuk mendukung pemerintah dalam mengurangi resiko meluasnya pandemi. Sekaligus sebagai edukasi masyarakat dalam rangka menuju era kebiasaan baru yang telah dicanangkan.

Dalam hal ini keselamatan menjadi tolak ukur utama saat pengambilan berbagai keputusan dalam Konbes NU itu. Diharapkan dengan keputusan tersebut pemerintah dan masyarakat dapat melihat bahwa NU sangat serius memprioritaskan perang melawan Covid-19 sebagai fokus utama bersama seluruh komponen bangsa saat ini.

Saran dan usulan pun disampaikan oleh NU kepada pemerintah agar mengkaji ulang dan menunda kebijakan-kebijakan publik yang berpotensi memunculkan polemik dan berakibat pada instabilitas politik, salah satunya adalah RUU Omnibus Law. Dan lebih memfokuskan percepatan pengadaan vaksin Covid-19 sebagai langkah penanganan pandemi.

Alih-alih mengikuti saran NU dan Muhammadiyah yang disampaikan dengan pertimbangan keselamatan masyarakat umum itu, pemerintah bahkan tidak hanya memutuskan Pilkada serentak tetap berjalan, tapi juga mengumumkan telah mengesahkan RUU tersebut menjadi UU Cipta Kerja yang disampaikan secara resmi dalam siaran pers tertanggal 2 Oktober 2020 oleh Humas Kementrian koordinator bidang Perekonomian RI.

Seketika polemik yang dikhawatirkan NU sebelumnya akhirnya terjadi, lalu diikuti perdebatan publik di media massa maupun media sosial. Diperparah lagi dengan munculnya berita-berita hoax lewat media sosial yang berhasil memprovokasi masyarakat awam tentang pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja ini. Akhirnya terjadilah aksi demo oleh komponen mahasiswa dan buruh sebagai inisiator, yang kemudian menjadi lebih luas setelah diikuti komponen masyarakat lainnya.

Situasi seperti ini sepintas adalah hal yang wajar sebagai reaksi masyarakat yang merasa kepercayaannya dirusak oleh wakil-wakil mereka di parlemen. Merasa kepentingan dan hajat hidup mereka tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait nasib mereka. Namun sesungguhnya kita dapat saja menghindarinya jika saja pemerintah dan parlemen dapat bersabar untuk tidak tergesa-gesa serta bersedia mendengarkan saran dan usulan tokoh-tokoh nasional pada waktu itu.

Setidaknya pemerintah dan wakil rakyat yang duduk di parlemen dapat lebih menunjukkan empati terhadap kegelisahan masyarakat yang mulai kehilangan asa menghadapi pandemi ini, dengan mengutamakan kebijakan-kebijakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Sehingga masyarakat secara psikologis merasa ditemani dan terlindungi dalam bertahan di kondisi sulit sekarang.

Demo aksi di jalan dalam skala besar ini bukan saja kembali meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, namun juga menambah resiko munculnya klaster-klaster raksasa baru penyebaran Covid-19. Layaknya sebuah bola salju yang menggelinding jika tidak segera disikapi dengan bijak. Bukan tidak mungkin aksi-aksi itu akan rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan sepihak hingga dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Sesuatu hal yang pasti tidak kita inginkan bersama.

Lagi-lagi NU lewat Ketua umumnya KH. Said Aqil Siradj dalam pernyataannya yang disiarkan NU Channel sebagai akun Youtube resmi PBNU menyesali langkah yang telah diambil pemerintah. Dalam pernyataan dengan nada agak keras Kiai Said menghimbau pemerintah untuk mengakomodir aspirasi publik terhadap UU Cipta Kerja tersebut, setidaknya lewat mekanisme judicial review sesuai undang-undang jika tidak lagi bisa dibatalkan. Sementara menanggapi unjuk rasa yang terjadi, Kiai Said juga menyatakan keprihatinan dan menolak tegas setiap langkah anarkis yang ditimbulkan dalam aksi tersebut.

Terlepas dari semua perdebatan pasal-pasal yang dinilai hanya berpihak pada sebagian kalangan oleh para pengamat, keberadaan UU Cipta Kerja itu saat ini terlanjur memunculkan permasalahan baru yang lebih kompleks dan menjadikan penanganan pandemi yang mestinya memasuki level berikutnya menjadi sia-sia dan terkesan mandeg, apalagi jika unjuk rasa yang terjadi terus berlanjut sehingga mempertemukan ribuan orang dalam satu waktu dan tempat secara bersamaan tanpa protokol kesehatan Covid-19.

Sepadankah resiko yang diambil oleh pemerintah bersama para wakil rakyat saat memutuskan untuk mengesahkan UU Cipta Kerja saat ini? sudahkah mereka menghitung harga yang harus dibayar untuk menghindari konflik sosial lebih luas yang sangat mungkin terjadi sebagai akibat yang ditimbulkan? Nampaknya langkah berikut yang harus dijalankan pemerintah tidak lebih mudah seperti saat mengambil keputusan pengesahan undang-undang itu.

 

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response


Translate »