Oleh : Saini
Dosen Institut KH. Yazid Karimullah Jember
Dalam banyak perbincangan keislaman kontemporer, istilah tawassuth sering hadir sebagai kata penenang. Ia dipanggil ketika suasana memanas, dikutip saat perdebatan mengeras, dan dijadikan rujukan ketika orang ingin tampak bijak tanpa harus terlibat terlalu jauh. Namun justru di titik inilah masalah bermula. Tawassuth kerap dipahami bukan sebagai nilai etik yang menuntut keberanian moral, melainkan sebagai posisi aman yang menjauhkan diri dari risiko. Ia berubah dari prinsip menjadi tameng, dari sikap menjadi strategi. Padahal, dalam khazanah Aswaja, tawassuth tidak pernah lahir untuk melindungi kepentingan, melainkan untuk menegakkan keadilan dengan adab.
Dalam tradisi Aswaja, jalan tengah bukanlah jalan netral yang hampa nilai. Ia adalah posisi paling sulit karena menuntut kemampuan menahan diri tanpa kehilangan keberpihakan pada kebenaran. Tawassuth bukan diam karena takut, dan bukan bicara karena marah. Ia adalah keseimbangan antara akal dan nurani, antara keberanian dan kehati-hatian. Karena itu, menyederhanakan tawassuth sebagai “tidak berpihak” justru mengkhianati makna dasarnya. Aswaja tidak mengenal netralitas kosong; yang ada adalah keadilan yang dijaga agar tidak berubah menjadi kegaduhan.
Kesalahpahaman terhadap tawassuth hari ini menunjukkan satu gejala penting: terjadinya pergeseran dari etika ke strategi. Nilai yang seharusnya membimbing sikap justru dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, tawassuth kehilangan ruhnya dan tinggal namanya. Maka perlu dibuka kembali pertanyaan mendasar: apakah tawassuth itu sekadar sikap aman, atau justru amanah etis yang menuntut keteguhan?
Secara konseptual, tawassuth dalam Aswaja selalu diletakkan beriringan dengan al-‘adl.
Keseimbangan tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh keadilan. Jalan tengah bukan sekadar berada di antara dua kutub, tetapi memastikan bahwa tidak ada satu pun nilai pokok yang terinjak. Karena itu, tawassuth tidak pernah dimaksudkan sebagai kompromi atas prinsip. Ia justru hadir untuk mencegah prinsip berubah menjadi ekstremitas, baik dalam bentuk sikap berlebihan maupun kelalaian yang merusak.
Dalam kerangka ini, penting membedakan antara diam yang lahir dari hikmah dan diam yang lahir dari kepentingan. Aswaja mengenal sukut al-hikmah, yakni diam yang dipilih setelah mempertimbangkan maslahat, dampak sosial, dan kemungkinan kerusakan yang lebih besar. Diam semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan ekspresi kedewasaan etik. Namun Aswaja juga sangat kritis terhadap diam yang berakar pada kepentingan diri, kenyamanan posisi, atau ketakutan kehilangan pengaruh. Diam jenis kedua ini bukan tawassuth, melainkan bentuk lain dari penghindaran moral.
Keadilan dalam Aswaja selalu dipahami secara bermartabat. Ia tidak diukur dari kerasnya suara, tetapi dari ketepatan sikap. Tidak setiap ketidakadilan harus dijawab dengan kegaduhan, sebagaimana tidak setiap kesalahan harus diumumkan di ruang publik. Dalam pandangan ini, menjaga adab jama‘ah adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Kebenaran yang disampaikan tanpa mempertimbangkan konteks sosial justru berpotensi melahirkan kerusakan baru. Karena itu, tawassuth menuntut kecermatan membaca situasi, bukan sekadar keberanian bereaksi.
Masalah muncul ketika tawassuth direduksi menjadi netralitas kosong. Dalam situasi seperti ini, nilai jalan tengah kehilangan daya kritisnya. Ia dijadikan alasan untuk menunda sikap, mengaburkan posisi, atau membiarkan ketidakadilan berjalan tanpa koreksi. Netralitas semacam ini bukan ciri Aswaja, karena Aswaja selalu berpihak pada nilai, meskipun tidak selalu berpihak pada suara paling keras. Tawassuth yang sejati justru menuntut keberanian mengambil posisi etis, meskipun dilakukan dengan bahasa yang tenang dan cara yang tertib.
Tantangan tawassuth semakin besar di era ruang publik digital. Budaya instan dan reaktif mendorong orang untuk segera bersuara, memilih kubu, dan mempertontonkan sikap. Dalam suasana semacam ini, tawassuth sering dianggap tidak menarik karena tidak menghasilkan sensasi. Padahal, Aswaja sejak awal mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus disampaikan di semua ruang. Ada kebenaran yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi fitnah, dan ada keheningan yang lebih bermakna daripada seribu komentar.
Namun demikian, tawassuth bukan alasan untuk membungkam nurani. Ada saat-saat tertentu ketika diam justru bertentangan dengan prinsip Aswaja. Ketika keadilan dilanggar secara nyata, ketika maslahat umum terancam, atau ketika adab dijadikan dalih untuk melanggengkan kerusakan, maka tawassuth menuntut keberanian bicara. Keberanian ini bukan keberanian emosional, melainkan keberanian yang lahir dari tanggung jawab moral dan kesadaran sosial. Di sinilah tawassuth menunjukkan wajahnya yang paling berat, karena ia mengharuskan seseorang menanggung risiko tanpa kehilangan adab.
Pada titik ini, tawassuth tampak bukan sebagai jalan aman, melainkan jalan terjal. Ia menuntut kedalaman ilmu, kematangan batin, dan kejernihan niat. Orang yang benar-benar bertawassuth tidak mudah tergoda oleh popularitas, tidak silau oleh dukungan massa, dan tidak pula takut kehilangan posisi. Ia berdiri di tengah bukan karena ragu, tetapi karena yakin bahwa keadilan harus dijaga bersama ketenangan.
Akhirnya, tawassuth dalam Aswaja adalah tanggung jawab, bukan pelarian. Ia bukan sekadar sikap moderat yang mudah diucapkan, tetapi disiplin etik yang berat untuk dijalani. Di dalamnya terkandung keberanian untuk bersikap tanpa merusak persatuan, serta kebijaksanaan untuk menjaga persatuan tanpa mengorbankan keadilan.
Dalam dunia yang semakin bising, tawassuth mengajarkan bahwa keteguhan tidak selalu harus keras, dan keberpihakan tidak selalu harus gaduh. Di situlah letak kemuliaannya, sekaligus ujian terbesarnya.
