Sejumlah rekomendasi Munas Konbes NU (Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama) tahun 2023 menjadi catatan penting bagi NU dalam menyikapi isu mutakhir di Indonesia.
Salah satunya terkait kasus konflik perampasan tanah di Rempang yang terjadi belakangan ini akibat proyek strategis nasional yang melibatkan para investor.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas mengatakan, investasi di Rempang tidak boleh mengorbankan hak rakyat kecil.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Komisi Munas dan Konbes NU 2023, KH Ulil Abshar Abdalla saat Konferensi Pers di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Rekomendasi Munas Konbes NU Soal Rempang
Menurut Ulil, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi adalah aspirasi yang diidamkan oleh semua pihak dalam suatu negara.
Namun, ia menekankan dengan tegas bahwa pencapaian ini tidak boleh terwujud dengan cara yang melanggar hak-hak rakyat kecil.
Baginya, pembangunan harus diarahkan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sekadar sebagai tujuan akhir.
“Meskipun investasi sangat dibutuhkan oleh negara, namun apabila investasi tidak memperhatikan hak-hak rakyat, maka pencapaian tersebut tidak boleh terjadi,” tegasnya, dilansir dari kanal YouTube NU Online.
Asas Kemaslahatan Manusia Harus Jadi Utama
Dalam rekomendasi Munas Konbes NU, kemaslahatan manusia harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah pembangunan.
Artinya, setiap kebijakan dan tindakan harus diukur berdasarkan sejauh mana manfaatnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Kemaslahatan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, lingkungan, dan spiritual.
Oleh karena itu, ia dengan tegas agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Rempang.
Pasalnya, penggunaan kekerasan atau pendekatan keamanan dalam kasus sengketa tanah hanya akan memperkeruh situasi.
Tindakan ini menurutnya, tidak hanya meningkatkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat membahayakan nyawa dan harta benda.
Selain itu, penggunaan kekerasan juga akan menghambat upaya penyelesaian yang adil dan maslahat.
“Dengan ini, rekomendasi Munas Konbes NU mendorong agar kemaslahatan manusia harus menjadi pertimbangan utama. Pemerintah harus banyak mendengar aspirasi rakyat agar hak rakyat tidak jadi korban,” ujar Kiai Ulil.
Kiai Ulil pun mengajak kepada masyarakat Rempang agar bersabar dan banyak berdoa untuk mendapatkan solusi terbaik di tengah konflik Rempang yang semakin memanas.
“Saya mengajak masyarakat Rempang agar bersabar,” harapnya.
Sebelumnya, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mendadak jadi sorotan publik setelah terjadi kisruh yang sangat mencekam sejak 7 September 2023. Bentrokan antara aparat keamanan dan warga setempat pun terjadi.
Warga Rempang dalam hal ini menolak lahan tanah miliknya digunakan pembangunan proyek strategis nasional oleh Pemerintah. Yakni Rempang Eco City, lokasi pabrik produsen kaca milik China, Xinyi Glass Holdings Ltd.
Mereka pun melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berakhir dengan ricuh pada Senin, 11 September lalu.
Presiden Joko Widodo menilai, konflik Rempang terjadi akibat sosialisasi kepada masyarakat yang kurang efektif. Ia meyakini, jika terjadi dialog yang inklusif, warga akan menerima.
Sebab, menurutnya, warga akan direlokasi dan diberi tempat tinggal baru seluas 500 meter beserta bangunannya dengan tipe 45.
Sumber: https://esensi.id/rekomendasi-munas-konbes-nu-investasi-di-rempang-jangan/
