ASWAJADEWATA.COM | JAKARTA,
Aksi Mujahid 212 di sekitar Bundaran HI Jakarta menyampaikan tuntutan agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya segera. Aksi ini diklaim sebagai bentuk dukungan kepada aksi mahasiswa yang menolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.
Tak hanya soal pelengseran Jokowi, aksi tersebut juga bicara soal khilafah. Menurut mereka sistem pemerintahan khilafah adalah salah satu syariat Islam yang paling tepat bagi Indonesia saat ini. Hal tersebut terungkap dalam orasi yang disampaikan oleh Sugi Nur Raharja atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Nur.
“Pak Jokowi, pasti Pak Jokowi nonton ini, pasti motoi (memfoto). Pak Jokowi, Pak Luhut, siapa pun nonton ini. Aku tahu, pasti suaraku nggak didengerin, tapi nggak masalah. Pilihannya hanya dua. Mundur sekarang atau nanti,” begitu kata Sugi Nur dari atas mobil komando panitia Aksi.
Selanjutnya Sugi Nur juga mengatakan bahwa sistem pemerintahan khilafah adalah salah satu syariat Islam. Menurutnya, jika tidak mengikuti syariat Islam, bencana akan datang.
“Ingin Indonesia jadi baik? Ingin koruptor dihabisi di negeri ini? Para liberal, kapitalis, orang-orang PKI tak kita berikan kekuasaan di negeri ini. Kuncinya dua, pilihlah pemimpin yang amanah yang taat kepada Allah dan perjuangkanlah sistem Islam dan menerapkan seluruh syariat Islam,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M Nurdiansyah menyatakan menolak dikaitkan dengan aksi Mujahid 212 yang orasinya meminta Presiden Jokowi turun itu. Seperti yang dilansir dari news.detik.com.
“Bem SI tidak terlibat sedikitpun dengan gerakan tersebut,” katanya kepada wartawan, Minggu (29/9).
Mahasiswa yang akrab disapa Dadan itu menegaskan tuntutan pihaknya masih tetap sama seperti sebelumnya. Yakni, menolak UU KPK dan sejumlah RUU yang dianggap kontroversial.
“Kita masih dalam konsistensi tuntutan kami yang tertera dalam Maklumat Tuntaskan Reformasi bersama kawan kawan Aliansi Mahasiswa Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: news.detik.com
