Oleh: [Fajar Kurniawan]
Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya polarisasi sosial di era digital, narasi tentang kerukunan sering diuji dalam dialog dan realita bermasyarakat. Riak kecil di dalamnya sering didiskusikan di kalangan akademik hingga warung kopi. Agama yang seharusnya menjadi peneduh dan sumber nilai kasih sayang, tak jarang pula diseret ke dalam ranah kontestasi politik, prasangka antar kelompok, hingga paham ekstremisme. Dalam lanskap inilah Pelatihan Moderasi Beragama dibutuhkan dan hadir menjadi tradisi birokrasi formal Kementerian Agama sebagai ikhtiar vital merawat kerukunan dan kebhinekaan Indonesia.
*Cara Pandang: Menangkis Kesalahpahaman*
Namun, di antara penyelenggaraannya pada berbagai instansi, lembaga pendidikan, hingga lapisan masyarakat, ada sebuah pertanyaan mendasar yang harus dijawab : Apakah pelatihan moderasi beragama sudah menyentuh akar kesadaran, atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif dan seremonial?
Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu merefleksi kembali pemahaman moderasi beragama. Agar anggapan keliru yang mengartikannya sebagai “memoderasi agama” dan seolah ajaran agama yang disajikan perlu dikurangi atau dikompromikan. Padahal, yang dimoderasi bukanlah agama, melainkan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama pemeluknya. Agama pada hakikatnya sudah moderat dan mengajarkan kebaikan. Yang kerap menjadi masalah adalah interpretasi ekstrem yang meniadakan ruang bagi perbedaan, atau klaim kebenaran tunggal (truth claim) yang berujung pada persekusi.
Padahal memegang teguh empat indikator utama moderasi beragama yakni Komitmen kebangsaan, Toleransi, Anti-kekerasan, Akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat menjadi kompas moral. Ketika semuanya berjalan seiring, kita tidak hanya sedang menjaga kerukunan antarumat beragama kita sedang menenun masa depan Indonesia yang kokoh, beradab, dan penuh kasih sayang
Tantangan: Dari Diskusi Klasikal Menuju Realitas Sosial
Pelatihan yang diisi dengan diskusi interaktif, analisis kasus, hingga simulasi pemecahan konflik yang memadukan kerangka teoritis solid dengan sketsa miniatur lapangan memberikan wawasan dan pengalaman tersendiri. Namun, sebenarnya tantangan terbesarnya berada pada aspek eksekusi pasca pelatihan.
Karena sering kali setelah sertifikat dibagikan dan acara ditutup, semangat moderasi juga ikut menipis dan menguap. Peserta kembali ke lingkungan sosial yang mungkin masih kental akan bias, stigma, atau bahkan gejolak konflik keagamaan.
Maka ada beberapa langkah transformatif yang dapat ditawarkan sebagai obat agar pelatihan tidak hanya menjadi agenda formalitas belaka, di antaranya:
Pertama, Memperluas Sasaran dan Target Peserta. Yakni tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara, akademisi, atau tokoh agama yang memang sebagian sejak awal sudah berpikiran terbuka. Kelompok rentan, pemuda, aktivis media sosial, serta seluruh lapisan masyarakat harus menjadi prioritas yang berhadapan langsung dengan benturan narasi di dunia nyata dan maya.
Kedua, Penguatan Metode Interaktif. Pendekatan doktrinal satu arah harus mulai ditepikan. Pelatihan yang efektif tentu yang mampu menghidupkan empati dapat dengan mendengar langsung pengalaman dan kisah kelompok marginal atau berinteraksi langsung dengan pemeluk agama/kepercayaan lain. Pengalaman empiris ini kerap jauh lebih ampuh meruntuhkan tembok prasangka daripada sekadar ceramah teori di ruang kelas.
Ketiga, Digitalisasi Narasi Moderat. Pertempuran ideologi masa kini terjadi tidak hanya di dunia nyata namun juga pada dunia maya layar gawai yang dimiliki hampir tiap insan saat ini. Alumni pelatihan moderasi beragama dituntut untuk tidak gagap teknologi dan gagap digital. Mereka harus mampu mentransformasikan wawasan yang diperoleh menjadi konten moderasi beragama yang kreatif seperti esai, video pendek, infografis, dan bentuk digital lainnya yang mampu mengisi lini ruang publik digital dengan pesan damai dan inklusif.
Keempat, Kolaborasi antar Jaringan. Solidaritas dan persaudaraan antar alumni peserta pelatihan harus dipupuk dan dirawat agar tumbuh subur menjadi benih yang berbunga dan berbuah kerukunan dan kedamaian dalam ruang masyarakat, sehingga praktek nilai moderasi beragama dapat terus tersampaikan. Di sisi lain hal ini tidak hanya menjadi beban satu instansi pemerintahan saja, karena perlu ada kolaborasi lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai kearifan lokal, tradisi sosial, dan kebijakan publik yang mampu mengakar di masyarakat.
Refleksi: Moderat adalah Kedewasaan
Moderasi beragama bukanlah agenda jangka pendek yang titik akhirnya ada pada hari terakhir pelatihan. Ini adalah proses pembiasaan berpikir, bersikap dan berperilaku. Sebaliknya, moderasi beragama adalah investasi jangka panjang bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan agar menjadi perisai terkuat dari ancaman disintegrasi pemahaman guna menjaga kerukunan serta merawat kemanusiaan.
Di negara yang terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, serta kebhinekaan lainnya, menjadi moderat bukan berarti lemah dan tidak memiliki pendirian teguh dalam beragama. Justru sebaliknya: menjadi moderat adalah wujud kedewasaan tertinggi dalam beragama, di mana seseorang sanggup mencintai agamanya dengan sepenuh hati tanpa harus membenci mereka yang menempuh jalan berbeda. Karena sesungguhnya kedewasaan itu dapat merasakan keasyikan dan tertawa bersama dalam berbagai perbedaan.
