ASWAJADEWATA.COM | DENPASAR
Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti berharap Politik Identitas tidak lagi menghiasi perhelatan Pemilu tahun 2024 mendatang.
“Politik identitas itu tidak selalu muaranya pada agama,” ungkapnya yang ditemui di sela-sela acara Konferensi Islam ASEAN ke 2 di Hilton Bali Resort Nusa Dua pada Jumat (23/12/2022).
Lebih lanjut, Mu’ti menerangkan bahwa ada politik identitas yang muaranya pada budaya, sentiment etnik, bahkan juga pada ras.
“Maka bisa saja kita lihat pada saat pilkada, isu putra daerah dan isu isu yang sifatnya lokal. Itu kan sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama,” jelasnya.
Sehingga, Mu’ti melanjutkan, “Ketika melihat potensi terjadinya politik identitas itu jangan hanya dikaitkan dengan agama.”
Tetapi ia pun mengakui jika identitas agama berpotensi dijadikan komoditas politik lebih besar ketimbang yang lain.
“Agama memberikan keyakinan kepada pemeluknya, bahwa apa yang dilakukan itu tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga berdimensi ukhrowi, tidak hanya berdimensi material tetapi juga berdimensi transedental dan spiritual,” terangnya.
Mu’ti menggaris bawahi bahwa politisasi agama akan memiliki dampak yang lebih kuat dibandingkan dengan identitas berbasis isu rasial dan etnis ke_lokal_an.
Sosok yang kembali terpilih menjadi Sekjen PP Muhammadiyah pada Muktamar Solo ini berpesan, agar masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas pada Pemilu yang akan datang. Seperti melihat program dan track record calon.
“Pemilih harus memahami program yang ditawarkan secara kritis. Logis apa nggak program yang ditawarkan,” tegasnya.
Selain itu ia meminta penyelenggara pemilu untuk lebih tegas dalam menegakan aturan kampanye.
“Terutama aturan yang berkaitan dengan penggunaan tempat ibadah, yang kemungkinan bisa saja dijadikan sarana propaganda dengan menggunakan simbol agama untuk kepentingan politik,” jelasnya.
Penulis: Abdul Karim Abraham | Editor: Dadie W. Prasetyoadi.
