ASWAJADEWATA.COM | NUSA DUA
Sebagai negara majemuk yang masyarakatnya hidup dengan berbagai perbedaan, seperti suku, bahasa, budaya, dan agama. Indonesia bisa dikatakan termasuk sebuah bangsa yang hidup rukun. Bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Di negeri ini, asas persatuan selalu dijunjung tinggi di atas kebinekaan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN Ke-2 di Hotel Hilton, Badung, Nusa Dua, Bali, Kamis (22/12/2022).
Wapres KH. Ma’ruf Amin Membuka Konferensi Islam ASEAN II di Nusa Dua, Bali (22/12).
Karenanya, ia berharap penyelenggaraan Konferensi Islam Tingkat ASEAN di Indonesia kali ini juga membawa semangat persatuan sebagai bahan bakar untuk mengejar ketertinggalan, membangun peradaban, serta mengantarkan umat Islam pada kemajuan.
“Dengan semangat yang sama, saya mengharapkan konferensi ini juga mampu menjadi platform penguat kerja sama dan sinergisme Indonesia dan negara-negara ASEAN, juga dengan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.
Menurut Wapres, masyarakat dunia termasuk ASEAN, saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, mulai dari perang antarnegara, pergolakan dan ketidakpastian ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam, hingga konflik kemanusiaan.
“Sebagai bekal memenangkan segala tantangan itu, sumber daya manusia menjadi faktor penting yang harus jadi prioritas,” tegasnya.
Wapres kemudian mengatakan bahwa lingkungan yang sehat dan tepat menjadi prasyarat penting untuk melahirkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing.
“Di tingkat global, terdapat sebuah penelitian yang mengukur Positive Peace Index (PPI) di 163 negara. Indeks ini menggambarkan kondisi yang memungkinkan terciptanya lingkungan yang memberikan kesempatan bagi potensi individu untuk berkembang secara optimal,” paparnya.
Hasil riset tersebut, tuturnya, baru tercatat 2 negara di kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam peringkat 50 teratas dalam Positive Peace Report yang dirilis tahun 2022.
Adapun landasan dan indikatornya mencakup aspek jalannya pemerintahan, kondisi ekonomi, distribusi sumber daya, arus informasi, hingga tingkat korupsi. (*)
sumber: RN-BPMI Setwapres
